Asosiasi Usulkan Kewajiban Alokasikan 20 Persen Tenaga kerja Tersertifikasi

(In English) TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Para ketua umum asosiasi mengusulkan agar pemerintah mewajibkan semua perusahaan jasa kebersihan dan laundry untuk mengalokasikan 10-20% pekerja tersertifikasi dalam setiap usahanya.

Hal itu dilakukan untuk memastikan kualitas kerja yang kompeten guna menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mereka adalah para Ketua Umum asosiasi dari APKLINDO (Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia).

Kemudian, ASPPHAMI (Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia), APLI (Asosiasi Profesi Laundry Indonesia), dan ASLI (Asosiasi Laundry Indonesia). Usulan kepada pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini disampaikan dalam Konferensi Pers Expo Clean & Expo Laundry 2016.

4.jpg
Konferensi Pers persiapan penyelenggaraan Expo Clean and Expo Laundry 2016 di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, Selasa (22/3/2016). Dari kiri ke kanan : Ketua Umum ASLI (Apik Primadya), Ketua Umum ASPHAMI (Boyke Arie Pahlevi), Ketua Umum APKLINDO (HM. Shiddiq SP), Direktur MAS (Tedy Halim), Managing Director of Kaercher Indonesia (Edouard Lastennet) dan Ketua Umum APLI (Wasono Raharjo).

Acara yang akan diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini rencananya akan digelar pada 7-9 April 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran. “70% hingga 80% dari keseluruhan biaya jasa kebersihan dialokasikan untuk sumber daya manusia (SDM). Sehingga penting untuk memiliki harga satuan pekerjaan jasa kebersihan yang terstandar untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan kecurangan cara pengupahan tenaga kerja,” kata Ketua Umum APKLINDO, H.M. Shiddiq SP dalam rilisnya yang disampaikan kepada tribunnews.com, Selasa (22/3/2016).

“Kewajiban mengalokasikan 10% hingga 20% pekerja tersertifikasi dalam setiap proyek pekerjaan juga akan memastikan kualitas pekerjaan sekaligus memberi peluang kerja yang lebih baik bagi para SDM yang sudah tersertifikasi kompetensinya,” tambah Shiddiq.

Seruan dari Ketua Umum APKLINDO ini disampaikan menanggapi keinginan sebagian pengelola properti rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran, dan lainnya yang menginginkan harga jasa kebersihan yang semurah-murahnya.

Karena biaya terbesar untuk jasa kebersihan adalah pada SDM, maka bisa dipastikan bahwa upah pekerja yang idealnya sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) itulah yang pertama yang dikorbankan.

Bersama mitra kerjanya dalam bidang kebersihan, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) Boyke Arie Pahlevi juga menyampaikan keprihatinan senada.

“Perusahaan pengendalian hama menggunakan banyak alat dan bahan kimia yang harus ditangani dengan keterampilan khusus. Kewajiban sertifikasi kompetensi bagi pekerja pengendalian hama akan membantu memastikan kualitas kerja serta keamanan kesehatan bagi orang-orang penghuni ruangan,” tutur Boyke .

Mengenai laundry, Ketua Umum Asosiasi Profesi Laundry Indonesia (APLI) Wasono Raharjo menyatakan, para karyawan profesi laundry di hotel dan rumah sakit umumnya mendapat pelatihan berkala dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi.

“Sehingga mereka memiliki daya tawar yang cukup baik saat berhadapan dengan pemberi kerja. Bahkan fenomena yang terjadi belakangan ini adalah banyak manager laundry yang ditarik bekerja di luar negeri karena keterampilannya di bidang manajemen laundry,” ujarnya.

Namun laundry yang sedang merebak di perkotaan saat ini yaitu laundry kiloan masih belum memiliki standarisasi baik dari segi manajemen pekerjaan maupun kualitas hasil laundry-nya.

Hal itu membuat konsumen harus pandai-pandai memilih laundry sesuai ekspektasinya supaya tidak dirugikan.

Untuk itu Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) Apik Primadya mengusulkan agar setiap pengusaha laundry komersil seperti laundry kiloan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi laundry sebagai salah satu persyaratan izin usaha.

“Kewajiban sertifikasi bagi pengusaha hingga karyawan laundry akan memberi standarisasi dan kualitas kerja yang lebih baik. Pada akhirnya konsumen juga akan diuntungkan karena kebersihan pakaian mereka akan lebih terjamin,” kata Apik.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/22/asosiasi-usulkan-kewajiban-alokasikan-20-persen-tenaga-kerja-tersertifikasi?page=1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s